MANADO — Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat pendekatan politik yang berorientasi langsung pada masyarakat.
Tidak hanya melalui agenda konsolidasi partai, jajaran Demokrat Sulut dalam beberapa waktu terakhir juga aktif menjalankan kegiatan sosial dan lingkungan sekaligus membawa aspirasi warga ke ruang parlemen.
Terbaru, Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Fraksi Demokrat, Angelia Regina Wenas, turun langsung dalam kegiatan Gerakan Langit Biru bersama DPC Partai Demokrat Bolaang Mongondow di Desa Inobonto II, Kecamatan Bolaang, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut diisi dengan aksi membersihkan lingkungan dan berhasil mengumpulkan sekitar 150 kilogram sampah.
Kegiatan melibatkan pemerintah desa, perwakilan kecamatan, kelompok seni budaya, perwakilan GMIBM Inobonto, kader Demokrat hingga insan pers.
Menurut Angelia, menjaga lingkungan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Harapannya tentu bukan hanya hari ini sampahnya terkumpul, kemudian selesai. Yang paling penting bagaimana setelah ini kita sama-sama menjaga kebersihan,” ujarnya.
Politik Tak Berhenti di Seremonial
Gerakan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri, yang diluncurkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Juli 2026.
Di Sulawesi Utara, gerakan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang HUT ke-25 Partai Demokrat yang puncaknya dijadwalkan pada 9 September 2026.
Sebelumnya, DPD Demokrat Sulut juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, termasuk kerja bakti, pembersihan fasilitas publik, tempat ibadah, pantai dan sungai, pengobatan gratis, serta penanaman pohon.
Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 25 September 2026.
Bagi Demokrat Sulut, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyerap persoalan yang muncul di tingkat bawah.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Mor Dominus Bastiaan sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung juga diarahkan untuk menyerap aspirasi warga, baik untuk diperjuangkan di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
Aspirasi Warga Dibawa ke DPRD
Pendekatan tersebut juga terlihat dari aktivitas kader Demokrat di DPRD Sulut.
Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow, dalam rapat paripurna DPRD Sulut pada 2 September 2026 menyampaikan hasil reses dari daerah pemilihannya, Minahasa Utara dan Bitung.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah infrastruktur jalan, termasuk jalan perkebunan dan drainase.
Henry menyebut kondisi yang perlu mendapat perhatian antara lain sejumlah ruas jalan di Likupang Selatan, termasuk akses menuju kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah.
Persoalan tersebut memperlihatkan bagaimana agenda politik Demokrat Sulut tidak hanya diarahkan pada kegiatan internal partai, tetapi juga pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.
Demokrat dan Agenda Politik 2026
Aktivitas Demokrat Sulut ini berlangsung ketika partai tengah memasuki momentum penting, yakni peringatan 25 tahun Partai Demokrat.
Di Sulawesi Utara, rangkaian kegiatan HUT partai telah dimulai melalui berbagai agenda yang melibatkan masyarakat. Pada 23 Agustus lalu, Demokrat Sulut menggelar pesta rakyat secara serentak di kabupaten dan kota se-Sulut dengan berbagai perlombaan tradisional.
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi kader dan mendekatkan partai dengan masyarakat.
Dengan pola tersebut, Demokrat Sulut tampaknya ingin membangun politik yang tidak hanya muncul ketika momentum pemilu tiba. Kegiatan sosial, lingkungan, penyerapan aspirasi dan aktivitas kader di DPRD menjadi bagian dari upaya mempertahankan hubungan langsung dengan masyarakat.
Bagi partai politik, pendekatan seperti ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dapat diterjemahkan menjadi agenda kebijakan.
Di tengah persoalan daerah seperti kerusakan infrastruktur, persoalan lingkungan dan kebutuhan pelayanan publik, Demokrat Sulut kini memiliki ruang untuk menguji sejauh mana aktivitas politik yang mereka bangun dapat menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat.
Dengan momentum HUT ke-25 yang semakin dekat, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga semarak kegiatan partai, tetapi memastikan politik kerakyatan yang digaungkan benar-benar berlanjut menjadi kerja politik dan kebijakan yang konkret. *
About the Author
