MANADO — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara menyoroti kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi ancaman kekeringan dan potensi dampak fenomena El Niño.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, Priscilla Cindy Wurangian, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), beberapa waktu lalu.
Cindy meminta pemerintah daerah memastikan aspek mitigasi bencana benar-benar masuk dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, pemerintah tidak boleh baru bergerak ketika dampak kekeringan sudah semakin luas dan masyarakat mulai mengalami kesulitan.
Cindy mempertanyakan sejauh mana kemungkinan dampak El Niño telah diantisipasi dalam APBD Perubahan.
“Kita tentu berharap bencana tidak terjadi, namun melihat kesulitan masyarakat mengakses air bersih saat ini, kami mendorong alokasi nyata pada APBD Perubahan,” ujar Cindy.
Jangan Menunggu Bencana Terjadi
Menurut Cindy, mitigasi harus disiapkan sejak awal sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk merespons apabila kondisi kekeringan semakin memburuk.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang jelas terkait kebutuhan air bersih, pertanian, serta sektor lain yang berpotensi terdampak kekeringan.
Cindy juga mempertanyakan sejumlah perubahan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta agar setiap pengurangan maupun penambahan anggaran memiliki dasar yang jelas dan benar-benar mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Dalam catatannya, Cindy mempertanyakan antara lain pengurangan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja sebesar sekitar Rp800 juta, pengurangan anggaran Badan Keuangan hingga Rp12 miliar, serta penurunan anggaran Dinas Pertanian di tengah kondisi kemarau.
“Apakah dampak dari El Nino sudah diakomodasi secara terencana dalam anggaran? Jangan sampai ketika musibah terjadi, kita justru pasif dan menunggu uluran tangan daerah lain,” tegasnya.
MEP Sebelumnya Soroti Anggaran Pertanian
Sorotan Cindy tersebut sejalan dengan perhatian Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), beberapa hari sebelumnya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 pada 1 September, MEP mempertanyakan perubahan anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut yang disebut berkurang sekitar Rp2 miliar.
MEP menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena kekeringan tengah dirasakan di sejumlah wilayah dan kelompok tani masih membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk bantuan sarana pertanian seperti pompa air untuk mengairi lahan yang mengalami kekeringan.
“Kalau ada pengurangan, apakah bantuan bagi Poktan ini masih tetap ada?” kata MEP saat rapat pembahasan tersebut.
Namun, penjelasan TAPD Sulut menyebut perubahan tersebut tidak berarti program bantuan kepada petani dipangkas. Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa perubahan terjadi antara lain karena alokasi belanja gaji tenaga penyuluh yang sebelumnya dianggarkan daerah beralih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Tahlis bahkan menyebut terdapat pengembalian anggaran sebesar sekitar Rp1 miliar kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk membiayai program lainnya.
Golkar Dorong APBD Lebih Responsif
Perdebatan tersebut memperlihatkan posisi Golkar Sulut yang mendorong agar perubahan APBD tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi fiskal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadapi persoalan yang sedang dirasakan masyarakat.
Bagi Golkar, kondisi kekeringan membutuhkan kebijakan yang bersifat antisipatif. Anggaran untuk mitigasi, menurut Cindy, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.
Selain isu kekeringan, Cindy juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengapresiasi digitalisasi tata kelola retribusi di kawasan wisata Sumaru Endo, Minahasa, yang dilaporkan mampu meningkatkan pendapatan hingga mendekati Rp1 miliar.
Ia mendorong pola digitalisasi tersebut diterapkan pada aset daerah lainnya, termasuk kawasan wisata Taman Hutan Raya (Tahura), untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Konsolidasi Golkar Sulut di Bawah MEP
Sorotan terhadap kebijakan APBD ini menjadi bagian dari dinamika politik Golkar Sulawesi Utara setelah Michaela Elsiana Paruntu resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI pada April 2026.
Setelah Musda, MEP menyatakan struktur kepengurusan DPD Golkar Sulut telah dirampungkan, dengan komposisi yang disebut didominasi generasi muda dan memiliki keterwakilan perempuan sekitar 30 persen.
Di tingkat legislatif, suara Golkar kini terlihat melalui agenda Fraksi Golkar dan para kadernya di DPRD Sulut, terutama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan pembahasan APBD Perubahan 2026 yang masih berjalan, sikap kritis MEP dan Cindy menunjukkan bahwa Golkar Sulut ingin menempatkan isu ketahanan pangan, air bersih, mitigasi bencana, dan efektivitas anggaran sebagai bagian penting dari agenda politiknya.
Bagi Golkar, tantangannya bukan sekadar memastikan APBD efisien, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat yang sedang terjadi. *
About the Author
