MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) setelah terpantau 1.119 titik panas di seluruh wilayah Sulut sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026.
Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih kondisi cuaca yang cenderung panas, disertai angin kencang dan vegetasi yang semakin mengering. Situasi itu dinilai dapat memperbesar risiko meluasnya kebakaran apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
Arahan tersebut disampaikan Yulius saat memimpin rapat koordinasi pengendalian Karhutla di Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurut Yulius, pertemuan tersebut harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar menjadi forum penyampaian laporan maupun materi. Seluruh pihak perlu memiliki pola penanganan yang sama sehingga potensi kebakaran bisa direspons dengan cepat.
“Kita memang harus berkumpul. Kita perlu berdiskusi sekaligus melaksanakan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tegas Yulius.
Sitaro Catat Hotspot Terbanyak
Dari 1.119 titik panas yang terdeteksi, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi daerah dengan jumlah hotspot paling tinggi.
Wilayah tersebut mencatat 359 titik atau sekitar 32,09 persen dari total hotspot Sulawesi Utara.
Kabupaten Bolaang Mongondow berada di urutan berikutnya dengan 213 titik, disusul Bolaang Mongondow Utara sebanyak 138 titik. Sementara Minahasa Selatan tercatat 124 titik, Minahasa Utara 98 titik dan Minahasa Tenggara 64 titik.
Hotspot juga ditemukan di sejumlah daerah lainnya. Kota Bitung mencatat 36 titik, Kepulauan Sangihe 20 titik, Kota Manado 15 titik, Kota Kotamobagu 13 titik, Bolaang Mongondow Selatan 11 titik dan Kepulauan Talaud 10 titik.
Selanjutnya, Bolaang Mongondow Timur terpantau 4 titik, sedangkan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa masing-masing mencatat 1 titik panas.
Pencegahan Diminta Jadi Prioritas
Gubernur Yulius mengapresiasi gerak cepat TNI, Polri, Kodam, Basarnas dan unsur terkait yang telah melakukan penanganan ketika terjadi kebakaran di sejumlah lokasi sejak awal Agustus.
Namun, ia menekankan bahwa penanganan setelah kebakaran terjadi tidak cukup. Upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama, terutama ketika kondisi lingkungan semakin mudah terbakar.
Menurutnya, kombinasi cuaca panas, angin kencang dan vegetasi kering membuat api lebih cepat menyebar. Karena itu, setiap titik api harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, satu titik api kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Yulius.
Pemprov Sulut juga meminta seluruh pemerintah daerah menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan kewaspadaan dan pengendalian Karhutla, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026.
Instruksi tersebut mengamanatkan keterlibatan berbagai unsur dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media hingga relawan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi maupun sisa vegetasi harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sosialisasi Larangan Bakar Lahan Diperkuat
Yulius meminta pemerintah daerah memperluas sosialisasi mengenai larangan pembakaran lahan hingga ke tingkat masyarakat. Warga juga perlu dilibatkan dalam upaya pengawasan serta pelaporan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Selain sosialisasi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta memperkuat pemetaan kawasan yang rawan terbakar, meningkatkan pemantauan titik panas, serta segera menghentikan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu Karhutla.
Pemadaman dini terhadap titik api dan optimalisasi posko penanganan Karhutla juga menjadi langkah yang harus diperkuat.
Gubernur mengingatkan agar 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara tidak menangani ancaman Karhutla secara sendiri-sendiri. Koordinasi lintas sektor harus berjalan karena dampak kebakaran tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu sektor pertanian, aktivitas ekonomi hingga kesehatan masyarakat.
“Yang paling penting, kita harus memastikan bahwa masyarakat memahami kondisi saat ini dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Yulius.
Pemprov Sulut mengajak masyarakat, pelaku usaha, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan bersama.
Dengan deteksi dan penanganan sedini mungkin, setiap potensi kebakaran diharapkan dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. *
About the Author
